TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL NGAWALI KORO

Pada dasarnya dalam teori bagi hasil yang ada dalam Islam disebut akad Mudharabah yaitu kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha tertentu, di mana pihak pertama sebagai pemilik modal kemudian pihak kedua sebagai pengelola. Hal ini berlaku pula pada kegiatan kerjasama di bidang peternakan kerbau atau biasa disebut Ngawali Koro di Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues, Namun pada praktiknya Pembagian keuntungan dari hasil Ngawali koro hanya dilakukan jika kerbau sudah beranak minimal tiga ekor, di situlah si pemilik  modal akan membagi satu ekor kerbau kepada si pengelola sebagai hitungan bagi hasil. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil Ngawali Koro , serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil pada masyarakat di Desa Tungel, kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues. Jenis penelitian ini adalah penelitian Lapangan (field research) yang dilaksanakan di Desa Tungel, Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpul data yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi setelah data tersebut terkumpul maka dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil hewan ternak di Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues menggunakan sistem Nisbah bagi hasil keuntungan yang akan diberikan dalam bentuk anak kerbau bukan upah. Ketika hewan ternak itu sudah beranak minimal tiga ekor, maka si pemilik  modal akan membagi satu ekor kerbau kepada si pengelola sebagai hitungan bagi hasil. Praktik pembagian keuntungan pada kerjasama Ngawali Koro tidak sesuai dengan konsep mudharabah dalam Islam, karena pembagian keuntungan terdapat unsur ketidakjelasan kepada pengelola kerbau tersebut

GOOGLE ADSENSE PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN ISLAM

AbstractThis research aims to find out how the mechanism of Google Adsense, besides analyzing the legal theory of Islamic agreements on the mechanism of Google Adsense. This type of research is descriptive-analytical field research using a pattern of Islamic legal approach. There are two theories on which this research is based, namely contract theory and online business theory for analyzing legal aspects. The contract theory used focuses on the Muamalat legal perspective contract theory which is then used to analyze transactions in Google Adsense, then from that analysis will be known how the law of the Google Adsense business. The results of this study indicate that the mechanism in Google Adsense reflects the basic values of the contract that are by the rules of the contract law. Enforcement of the contract by default aims to protect the parties involved in online business for the realization of mutual benefit and prosperity. Also, the screening effort imposed on Google Adsense aims to demonstrate the application of business ethics values that have implications for the validity of the contract.Keywords: Google Adsense, Covenants, and Online Business. AbstrakPenelitian in bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme Google Adsense, selain itu menganalisis dari teori hukum perjanjian Islam terhadao mekanisme Google Adsense. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pola pendekatan hukum Islam. Ada dua teori yang menjadi landasan penelitian ini, yaitu teori akad dan teori bisnis online untuk menganalisis aspek hukum. Teori akad yang digunakan fokus pada teori akad perspektif hukum muamalat yang kemudian dipakai untuk menganalisis transaksi dalam Google Adsense, kemudian dari analisis tersebut akan diketahui bagaimana hukum dari bisnis Google Adsense. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme di dalam Google Adsense mencerminkan nilai-nilai dasar akad yang sudah sesuai dengan aturan hukum akad. Pemberlakuan akad secara baku bertujuan untuk melindungi pihak yang terkait dalam bisnis online demi terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan bersama. Di samping itu, upaya penyaringan yang diberlakukan di Google Adsense bertujuan untuk menunjukkan adanya penerapan nilai-nilai etika bisnis yang berimplikasi pada keabsahan akad. Kata Kunci: Google Adsense, Akad, dan Bisnis Online

PERJANJIAN PEMBIAYAAN DALAM PELAKSANAAN BELANJA ONLINE SHOPEEPAY LATER

Menurut konsep Fikih Muamalah utang piutang disebut dengan qardh, akad qardh menjadi salah satu alternatif paling dominan digunakan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan bisnis. Perkembangan di bidang teknologi informasi sekarang telah mengalami kemajuan secara pesat dengan adanya e-commerce yaitu transaksi jual beli atau perdagangan secara online. Shopee merupakan salah satu marketplace yang sangat sukses dan digemari oleh para penggunanya di Indonesia, persoalan dalam perspektif hukum Islam ketika dalam persoalan keuangan tersebut dilengkapi dengan adanya biaya administrasi, yaitu pembeli selalu dikenakan biaya penanganan 1% terhadap utang yang di berikan oleh pihak ketiga PT. Commerce Finance. Dalam akad qardh tidak boleh adanya tambahan, dimana ketika peminjam mengembalikan pinjamannya diwajibkan menambah pada pinjaman pokoknya. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana mekanisme perjanjian pembiayaan pada jual beli online melalui ShopeePay Later dan bagaimana tinjauan Fikih muamalah tentang akad qardh terhadap perjanjian pembiayaan pada jual beli online melalui ShopeePay Later. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik belanja online menggunakan ShopeePay Later ini telah memenuhi rukun dan syarat sah dari akad hutang piutang dengan adanya, sighat akad, aqid, ma’qud alaih dan tujuan akad

'Urf Pernikahan Warga Gampong Padang di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya

There are often various customs of marriage customs in society. From these marriage habits, some are not contrary to Sharia but there are also the opposite. For this the customs/customs of marriage need to be traced using the review of 'urf, so that it is thus identified whether it belongs to 'urf shahih or 'urf fasid. From that, this study formulated two problems, including how the marriage habits carried out by a small number of Gampong Padang residents and what 'urf reviews these marriage habits are. To answer these two formulations, the author uses a library research method with several approaches, namely the  case approach, legislation, and the 'urf theory approach. The result obtained from this study is that there is a small percentage of Gampong Padang residents who hand over the fate of their marriage to someone who is held under the name waled / walidi. After collecting several waled people then determined a mate against them. After the arranged marriage proceeds to the stage around sawa mountain, to the tomb of ureung malem for the ritual summoning of ancestral spirits and sirri marriage. Based on these data, researchers categorize the marriage habit into two forms of 'urf, namely shahih and fasid. What is included in the urf shahih is the arranged marriage and marriage of sirri, the arranged marriage is done voluntarily and so is the sirri marriage carried out according to the marriage. Meanwhile, what is included in the 'urf fasid is to surround the sawa mountain and to the tomb of the mountain malem for ancestral spirit summoning rituals, because it contains shirk and adultery. It should not be a custom that is fasid because a concept of custom can be done if it does not conflict with the syara'

PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH NOMOR : 33/G/2019/PTUN-BNA GUGATAN TERHADAP BUPATI ACEH BARAT DAYA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara hukum itu terdapat aturan-aturan hukum yang tertulis dalam konstitusi atau peraturan-peraturan yang terhimpun dalam hukum tata negara. Pada perkara Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA, antara Darwis. B, Spd melawan Bupati Aceh Barat Daya terhadap kasus pemberhentian jabatan sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS). Dalam perkara ini majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Dari uraian permasalahan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti ”Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh Nomor : 33/G/2019/PTUN.BNA gugatan terhadap Bupati Aceh Bara Daya ditinjau dari Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 dalam bentuk Skripsi”. Rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana mekanisme pelaksanaan putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum tetap dan putusan pengadilan tata usaha negara ditinjau dari pertimbangan hakim dan undang undang nomor 5 tahun 2014?”. Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis normatif metode penelitian kualitatif, yaitu jenis suatu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana hakim telah membuat putusan yang sesuai dengan Undang undang dengan berbagai pertimbangan sehingga aparatur sipil negara yang dapat diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 dan ketentuan pasal 250 huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang menajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu hanya ASN yang menduduki jabatan berdasarkan ketentuan pasal 13 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatul Sipil Negara

Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penyelesaian Kasus Nusyus Suami

Permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian salah satunya adalah kasus nusyuz. Namun sering terjadi di kalangan masyarakat yaitu nusyuz suami yang merupakan suami yang meninggalkan tanggung jawabnya kepada keluarga, sebagaimana telah tersirat di dalam Q.S An-Nisa’ ayat 128. Dalam tulisan ini peneliti mengkaji tentang peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian kasus nusyuz suami di Gampong Jeulingke. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini ada tiga: pertama, apakah faktor-faktor terjadinya kasus nusyuz suami di Gampong Jeulingke? Kedua, bagaimana peran tokoh masyarakat Gampong Jeulingke dalam menyelesaikan kasus nusyuz suami? Ketiga, bagaimana perspektif hukum Islam dalam menyelesaikan kasus  nusyuz suami di Gampong Jeulingke? Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa penyebab terjadinya nusyuz suami ada empat yaitu faktor selingkuh, faktor emosi, faktor ekonomi dan suami yang tidak tertarik lagi pada istri. Peran yang dilakukan oleh Gampong Jeulingke untuk penyelesaian kasus nusyus suami dengan menjadi hakam (juru damai) yaitu Tgk. Imam Gampong, Tuha Peut, Kepala Lorong dan tokoh masyatakat lainnya dengan cara menasihati, perdamaian atau mediasi apabila tidak dapat mencapai keputusan maka diselesaikan di pengadilan. Menurut perspektif hukum Islam penyelesaian kasus nusyuz suami yang dilakukan oleh Gampong Jeulingke sudah sesuai dengan hukum Islam berdasarkan Q.S Al-Imran ayat 104 dan Q.S At-Tahrim ayat 6

KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG MEKANISME JUAL BELI PUPUK SUBSIDI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL DALAM PERSPEKTIF TAS’IR AL-JABARI

Aceh Singkil memiliki sumber daya alam potensial yang kontribusinya di bidang pertanian dan perkebunan menempati urutan pertama terhadap perekonomian masyarakat. Sehingga pemerintah memberikan perhatian lebih di sektor pertanian dengan memberikan pupuk subsidi bagi petani dari kalangan menengah ke bawah. Namun ternyata kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait penyaluran pupuk subsidi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berbagai permasalahan seperti kelangkaan pupuk dan tingkatan harga yang berbeda menjadi hal yang lumrah terjadi. Kajian ini menjawab tujuan penelitian yaitu bagaimana ketersediaan pupuk subsidi dan sistem pengalokasiannya untuk petani di Aceh Singkil, tingkat harga yang ditetapkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Aceh Singkil pada penjualan pupuk subsidi di kios-kios resmi pengecer, dan kebijakan pemerintah Aceh Singkil terkait mekanisme jual beli pupuk subsidi dalam perspektif tas’ir al-jabari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan sosio-yuridis dan bersifat deskriptif analisis melalui pengumpulan data primer yang diperoleh di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan pupuk subsidi di Kabupaten Aceh Singkil masih belum mencukupi 100% dari kebutuhan petani (hanya berkisar di antara 30% sampai dengan 40% saja) disebabkan oleh faktor, yaitu: jumlah alokasi yang terbatas, kurangnya kesadaran petani dalam pendaftaran e-RDKK, penjualan pupuk subsidi kepada pihak lain, dan ketidaksesuaian antara alokasi dengan jumlah RDKK. Tingkatan harga di kios pengecer masih beragam, karena ada pihak yang mengambil keuntungan sebanyak Rp.15.000,00 sampai Rp.20.000,00 dari ketetapan HET (Harga Eceran Tertinggi) pemerintah. Sistem pengalokasiannya juga masih kondisional.Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Aceh Singkil terkait mekanisme jual beli pupuk subsidi juga belum sesuai dengan konsep tas’ir al-jabari karena bertolak belakang dengan tujuan awalnya, yaitu menetapkan harga yang adil serta mengurangi tingkat kelangkaan demi kemaslahatan bersama

Pedoman Hakim Dalam Mengadili Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019

In the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation, article 15 letter (d) states that examining a child for whom a marriage dispensation is requested may seek a recommendation from a psychologist or professional Social Worker Doctor/Midwife, Social Welfare Personnel, Integrated Service Center for the Protection of Women and Children (P2TP2A). , Indonesian/Regional Child Protection Commission (KPAI/KPAD). However, in reality the implementation of the Banda Aceh Syar'iyah Court's decision with Case number 5/Pdt.P/2021/Ms.Bna, the Judge granted the petition for a marriage dispensation by the applicant without fulfilling the conditions stated in article 15 in letter (d). In addition, in the community, parents who marry off their children have not reached the age stipulated by law, and without a recommendation letter from a doctor, even though it is very important for the reproductive health of the prospective bride. The question in this thesis research is the first dispensation for marriage according to PERMA No. 5 of 2019 concerning guidelines for adjudicating applications for dispensation for marriage against underage women, and the second consideration of the judges of the Banda Aceh syar'iyah court in granting requests for dispensation for marriage to underage women. This study uses a qualitative method. The results of the study found that the marriage dispensation according to PERMA No. 5 of 2019 regarding guidelines for adjudicating applications for dispensation for marriage is that the application can be submitted for those who are not of the age in accordance with statutory regulations no. 16 of 2019 regarding amendments to law no. 1 of 1974. And the judge's consideration in granting the application for dispensation for marriage without fulfilling the conditions stipulated in PERMA No. 5 of 2019 in article 15 letter d because these conditions are supporting conditions, this can be seen from the age of the applicant because of concerns that occur in the reproduction of the woman because she is still a minor

Pencabutan Hak Perwalian Anak Menurut Hukum Islam (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyyah Nagan Raya)

Seorang wali yang melalaikan dan menyalahgunakan kekuasaannya maka sewaktu-waktu dapat dicabut oleh Mahkamah Syar’iyyah, Pernyataan pencabutan hak tersebut harus dinyatakan secara jelas dalam suatu putusan sebagaimana didasarkan oleh Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagaimana kewajiban seorang wali yaitu merawat, mendidik dengan sebaik-baiknya, mewakili si anak dalam segala tindak perdata dan  lainnya. Putusan Majelis Hakim di Mahkamah Syar’iyyah Suka Makmue memberikan hak perwalian anak kepada wali yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan I’tikad tidak baik. Oleh sebab itu tulisan ini akan melihat apa dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyyah Suka Makmue memberikan hak perwalian anak tersebut dan kesesuaian putusan hakim ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Hasil pertimbangan Hakim yaitu tetap memberikan hak perwalian anak kepada wali (ibu) berdasarkan Undang-undang No.1 Pasal 49 Ayat (1) Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jika ditinjau dari hukum Islam, putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyyah sudah tepat dalam memberikan hak perwalian anak kepada wali (ibu). Hakim dalam memutuskan perkara perwalian anak disini beralih kepada aturan yang terdapat pada Undang-undang Perkawinan dan dikarenakan penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya dan beri’tikad tidak baik kepada anak yang berada dibawah perwaliannya serta dengan tetap mengutamakan kemaslahatan pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut

GOOGLE ADSENSE PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN ISLAM

This research examines is about the mechanism of the Google Adsense contract viewed from the legal aspects of the Islamic agreement. Google Adsense mechanism is different from business mechanisms in general, the differentiation is seen from the involvement of advertisers, Google and publishers who are bound in an online contract system. The purpose of this research is to find out how the mechanism of Google Adsense, besides analyzing the legal theory of Islamic agreements on the mechanism of Google Adsense. Type of research is a descriptive-analytical field research using a pattern of Islamic legal approach. There are two theories on which this research is based, namely contract theory and online business theory for analyzing legal aspects. The contract theory used focuses on the theory of the muamalat legal perspective contract which is then used to analyze transactions in Google Adsense, then from that analysis will be known how the law of the Google Adsense business. The results of this study indicate that the mechanism that occurs in Google Adsense reflects the basic values of the contract that are in accordance with the rules of the contract law. Standard contract enforcement aims to avoid moral hazard to protect the parties involved in online business for the realization of mutual benefit and prosperity. In addition, the screening efforts imposed on Google Adsense aim to demonstrate the application of business ethics values, which are known to have implications for the validity of the contract (in accordance with Islamic treaty law)